Surabaya, PJI.- Saya Hartanto Boechori, Wartawan Utama dan Ketua Umum PJI ( Persatuan Jurnalis Indonesia ), dilaporkan pasal tindak pidana pencemaran nama baik termaksud dalam UU ITE oleh orang kaya bernama Paulus George Hung, atas tulisan saya yang dipublikasikan berbagai media anggota PJI. Undang undang yang seringkali dijadikan “momok” untuk menekan/menakuti jurnalis/Pers yang kritis dan menjalankan fungsi kontrol sosial termaksud dalam UU Pers. Masalahnya Polisi menerima laporan Paulus George Hung dan bahkan memproses hukum. Padahal jelas ada...

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Wartawan Utama: Wartawan Utama mengawasi kinerja Pemerintah, penegakan hukum serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kepentingan umum, Bangsa, Negara dan dunia, diantaranya membuat tulisan/pernyataan sikap/mengkritisi/menyarankan/menilai/memberi petunjuk/pengarahan atas kerja penegak hukum, pemerintah dan lembaga lain. Wartawan Utama menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik termasuk kerja pemerintah, aparat penegak hukum dan lembaga lain. Wartawan Utama menguak isu-isu besar dan Nasional, menyusun laporan investigasi/artikel dengan analisis mendalam dan kompleks. Wartawan Utama melakukan investigasi...

Pembahasan RUU Penyiaran harus melibatkan Dewan Pers dan Organisasi Pers ! CABUT DRAT RUU PENYIARAN ! MEDIA Penyiaran Tunduk pada UU Pers ! Bahas RUU Penyiaran bersama Dewan Pers dan Organisasi Pers ! PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) setuju UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 direvisi. Bahkan memang seharusnya direvisi!, karena media penyiaran tunduk UU Pers dan mematuhi KEJ (Kode Etik Jurnalistik)   PJI hanya menolak draft RUU Penyiaran yang diinisiasi DPR RI dan saat ini sedang dibahas....

Surabaya – Rencana perubahan/revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 diinisiasi oleh DPR RI. Saya Hartanto Boechori, Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia), setuju Revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Menurut saya sangat perlu. Penyiaran harus dimasukkan sepenuhnya sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik. Wajib tunduk pada UU Pers, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik serta Peraturan/Aturan Dewan Pers.